TPAKD Gorontalo Rapat Perdana Bahas Program Kerja Perluasan Akses Keuangan Masyarakat dan UMKM

Wartagorontalo.com : gorontalo - Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan menggelar acara Coaching Clinic Peningkatan Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Perluasan Akses Keuangan bertempat di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur Gorontalo (30/11). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dalam rapat perdana tersebut mengulas tentang pembahasan program kerja TPAKD Tahun 2018.
Rapat dipimpin plh. Kepala BPKAD Propinsi Gorontalo, Ahmad Jani, hadir dalam acara tersebut adalah Para Kepala Dinas Provinsi Gorontalo, Para Pimpinan Perbankan Provinsi Gorontalo serta Akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut Deputy Direktur OJK Pusat, Edwin Nurhadi, selaku narasumber menyampaikan bahwa Tim yang telah terbentuk tersebut ownership nya ada pada pemerintah daerah, sehingga diharapkan Pemda berperan penting dalam mengaktifkan kegiatan dari TPAKD tersebut. Beberapa program kerja dari TPAKD propinsi - propinsi lain dipaparkan sebagai benchmarking  penyusunan program kerja. " Kami berharap TPAKD Propinsi Gorontalo dapat menjadi Tim Terbaik dalam menyusun dan implementasi program kerja untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk keuangan dan akses permodalan  untuk menuju pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan " ujar Edwin Nurhadi. Salah seorang anggota TPAKD yang juga Kakanwil DJPB Propinsi Gorontalo, Ismed Saputra, menyampaikan salah satu tugas TPAKD adalah bagaimana meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat ataupun UMKM, sehingga masyarakat dapat mengakses permodalan dengan mudah. Sebetulnya pemerintah telah meluncurkan KUR, namun ada masyarakat yang belum bisa mengakses KUR, maka diluncurkan Kredit Ultra Mikro ( UMi ) sebagai komplementer . Terkait hal tersebut betapa pentingnya mengakses penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) oleh Pemda untuk mendukung program pemberdayaan UMKM melalui KUR dan pembiyaan Ultra Mikro (UMi). Dengan begitu Pemda bisa melakukan analisis statistik penyaluran KUR di wilayahnya.  Manfaat lainya pemda bisa mengusulkan UMKM di wilayahnya untuk menjadi penerima KUR. Dan yang tak kalah pentingnya, pemda bisa melakukan pembinaan di wilayahnya terhadap para pelaku usaha yang sudah menjadi debitur dan masih sebagai calon debitur. Untuk itu, diharapkan Pemda harus lebih aktif untuk mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya masing-masing ke dalam aplikasi SIKP tersebut. Ismed Saputra, berharap perekaman data SIKP menjadi salah satu program kerja TPAKD. Bagaimana dinas-dinas terkait berperan memasukkan data UMKM binaannya kedalam sistem yang telah disediakan. " UMKM yang belum bisa akses permodalan dibina untuk dapat akses, yang telah dapat modal dibina untuk tetap dapat membayar pinjaman, sejatinya inilah yang disebut memperluas akses keuangan untuk masyarakat " tandas nya.