Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Gelar Treasury Awards

INDONESIASATU.CO.ID:

GORONTALO - “Belanja negara tahun 2017 untuk Provinsi Gorontalo ditetapkan sebesar Rp5,36 triliun. Besarnya alokasi belanja tersebut tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang baik,” jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra dalam laporan yang mengawali Rapat Kerja dan Anugerah Kinerja Keuangan Negara (Treasury Award) Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Rapat Kerja dan Anugerah Kinerja Keuangan Negara (Treasury Award) tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kamis (24/9). Acara yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Brigjen Pol Rachmad Fudail, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, dan seluruh Bupati/Walikota lingkup Provinsi Gorontalo ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Selain dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Satuan Kerja, UAKPA, UAPPA-W, dan pemerintah daerah yang telah melakukan pengelolaan APBN secara berkualitas, kegiatan ini juga bertujuan mendorong agar para pengelola APBN menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Ismed juga memaparkan isu-isu strategis terkait pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Jika dilihat dari perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan, tampak adanya perbaikan. Dari tujuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, terdapat lima pemda yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2016.

Dalam sambutan sebagai wakil pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyebutkan bahwa anugerah Treasury Awards bertujuan untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan di Provinsi Gorontalo.

“Penghargaan Treasury Awards merupakan apresiasi atas keberhasilan Pemda, SKPP dan SKPD yang telah mengelola keuangan negara dengan baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” imbuh Idris. Penghargaan ini juga diakuinya sangat bermanfaat bagi pemda dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan amanat undang-undang dan ketentuan yang berlaku, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan pusat dan pemda.

Pada kesempatan yang sama Ismed juga menyerahkan sertifikat SNI ISO 9001:2008 kepada KPPN Gorontalo. “Dengan diraihnya sertifikat ini, KPPN Gorontalo wajib terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perubahan pola pikir (mindset), disiplin, dan budaya kerja (culture set),” pesannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel dan Jaksa Muda dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo Oikurnia Adler Ainer Zega. Tema yang diangkat adalah pelaksanaan kinerja APBN, penyaluran Dana Transfer ke Daerah khususnya DAK Fisik dan Dana Desa, serta peran TP4D dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Didyk menyampaikan bahwa realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa regional Provinsi Gorontalo sampai dengan 23 Agustus 2017 adalah sebesar Rp623,4 miliar atau baru 51,2% dari total pagu. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penyerapan anggaran. “Perlu ada usaha lebih untuk menyerap seluruh sisa anggaran tersebut sampai dengan akhir tahun agar dampak (outcome) dan manfaatnya (impact) dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Adapun Treasury Award Provinsi Gorontalo Tahun 2017 antara lain diberikan kepada: Kepolisian Daerah Gorontalo sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik Pertama, Kabupaten Gorontalo sebagai Pemda dengan Pelaporan Keuangan Terbaik Pertama, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemda dengan Pengelola Kredit Usaha Rakyat Terbaik Pertama, Provinsi Gorontalo sebagai Pemda dengan Fiskal Regional Terbaik Pertama, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo sebagai Satuan Kerja Dekonsentrasi Terbaik Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Satuan Kerja Vertikal dengan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Terbaik Pertama, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato sebagai Kategori Satuan Kerja Tugas Pembantuan dan atau Urusan Bersama Terbaik Pertama, serta Politeknik Kesehatan Gorontalo sebagai Satuan Kerja Penyumbang PNBP Terbaik Pertama.

Sumber:djpbn.kemenkeu.go.id

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita