Percepatan Pelaksanaan APBN dan APBD, Pemkab Gorontalo Utara dan Kanwil DJPb Lakukan Koordinasi dan Evaluasi

INDONESIASATU.CO.ID:

; Gorontalo - Senin (26/3), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyelenggarakan Rakorev Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Triwulan I tahun 2018. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pejabat Sementara Bupati Gorontalo Utara, Abdul Haris Hadju dihadiri seluruh Pimpinan OPD Gorontalo Utara dan Para Camat bertempat di ruang Pola Kantor Bupati. Rapat dipimpin langsung oleh Oleh Pejabat Sementara Bupati Gorontalo Utara dan Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo diwakili oleh Eko Wahyu Budi Utomo, selaku kabid PAPK mewakili Kakanwil DJPb.

Eko Wahyu Budi Utomo, menekan pentingnya penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara demi raihan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian yang lepas di tahun 2016. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menurunkan opini terhadap Laporan Keuangan dari WTP menjadi WDP perlu serius untuk ditindaklanjuti agar dapat meraih kembali opini WTP. Kabid PPA II, Didik Ariwibawa, memberikan gambaran tentang rapor Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang semakin baik dari tahun ke tahun, meskipun perlu akselerasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer. Selain itu, pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro yang belum maksimal perlu usaha dinas terkait dalam sosialisasi terhadap masyarakat. Selanjutnya, Kabi PPA I, Ahmad Heryawan juga memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja satker vertikal di Gorontalo Utara dalam pengelolaan dana APBN. Kasi Verifikasi dan Akuntasi KPPN Gorontalo yang juga merangkap sebagai Pejabat Penandatangan SPM DAK Fisik dan Dana Desa, Muslim, menjelaskan tentang update peraturan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa selanjutnya memaparkan progress dan persyaratan yang perlu dilengkapi dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2018.

Pejabat Sementara Bupati Gorut, Abdul Haris Hadju, mengingatkan seluruh jajaran OPD segera menindaklanjuti berbagai hal terutama serapan APBD yang masih dibawah target dan segera mengambil langkah langkah strategis untuk merealisasikan kegiatan bersumber dari DAK demi terwujutnya cita cita mulia masyarakat Gorontalo Utara sejahtera.

Setelah selesai melakukan diskusi bersama, acara diakhiri dengan tukar menukar cindera mata serta penyerahan Kajian Fiskal Regional 2017, Buku Pintar dan Buku Saku Dana Desa serta DIPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kepada Bupati Gorontalo Utara.

Index Berita