Pemkab Bone Bolango Siap Sharing Dana Pembiayaan Ultra Mikro

INDONESIASATU.CO.ID:

gorontalo - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Aula Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo (30/11). Tujuannya adalah mengenalkan skema pembiayaan UMi kepada stakeholders terutama kepada Pemda sehingga Pemerintah Daerah bisa berperan bersama dengan Pemerintah Pusat. Selain itu diharapkan pemda aktif memanfaatkan aplikasi SIKP.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa stakeholders diantaranya Pemda yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan Bagian Ekonomi Setda lingkup Provinsi Gorontalo. Turut hadir juga Bank Indonesia, Deputi PT Pegadaian dan PNM serta KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa. Selaku nara sumber adalah Tunas Agung Jiwabrata, S.E.,M.A sebagai Kepala Subdit Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Jakarta. Narasumber yang lain yaitu Tony Andriyanto selaku Direktur Kerjasama Pembiayaan dan Pendanaan dari Pusat Investasi Pemerintah(PIP). Dan selaku moderator acara tersebut adalah B. Didik Ariwibawa, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Ismed Saputra, selaku Kepala Kanwil DJPB menyampaikan betapa pentingnya penggunaan SIKP oleh Pemda untuk mendukung program pemberdayaan UMKM. Dengan begitu bisa dilihat pelaku usaha yang sudah menjadi debitur dan masih sebagai calon debitur. Dan yang tak kalah pentingnya, pemda bisa melakukan pembinaan di wilayahnya terhadap para pelaku usaha. Oleh karena itu, diharapkan Pemda lebih aktif untuk mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya masing-masing ke dalam aplikasi SIKP tersebut. 
Tunas Agung menjelaskan, bahwa pembiayaan UMi merupakan program pemerintah untuk menjangkau rakyat yang tidak tercover oleh program KUR. Pengusaha dengan skala ultra mikro, sering kali tidak masuk dalam kriteria debitur yang layak di mata bank (unbankable) lantaran agunan yang diajukan tidak sesuai dengan risiko yang harus ditanggung. 
Dalam sesi dialog, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, sangat tertarik dalam sharing pendanaan dengan PIP. Untuk mewujudkan ketertarikannya, Pemkab Bone Bolango telah mengalokasikan dana dalam APBD TA 2018 melalui akun pengeluaran investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp1,5 Miliar untuk kerjasama dengan PIP terkait penyaluran UMi di wilayah Bone Bolango. Harapannya adalah akan memuculkan pelaku UMKM baru dan mengurangi angka kemiskinan di Bone Bolango.
Respon tersebut disambut baik oleh Direktur PIP, dan akan ditindaklanjuti. Tony berharap modal PIP bisa dikumpulkan dari seluruh Pemda sehingga akan meringankan beban APBN. Hal ini sebelumnya terungkap dalam acara Rapat Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan UMKM dan Pemantapan Penerapan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Ruang Huyula Kantor Bupati Bone Bolango (21/11). Dalam kesempatan tersebut, Didik Ariwibawa, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo turut memberi pencerahan terhadap pentingnya mengangkat ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Ultra Mikro (UMi). Dan ini direspon langsung oleh Kadis Koperasi dan UMKM Bone Bolango dan dibawa dalam pembahasan RAPBD 2018.

Sebagai institusi pengelola APBN, Ditjen Perbendaharaan sangat concern dengan efektifitas penggunaan APBN. Oleh karenanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagai kantor vertikal mendapatkan tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit UMi. 

 

Index Berita