Pemberantasan Pungutan liar

INDONESIASATU.CO.ID:

OPINI - Ancaman serius yang ditimbulkan oleh Korupsi  terhadap stabiltas dan keamanan masyarakat, kredibilitas institusi pemerintah, etika dan keadilan, serta bahayanya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi di Indonesia saat ini sudah semakin kronis. Banyak sekali bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, salah satunya adalah Pungutan Liar (Pungli).

Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan pungli. Pemerintah telah menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih  Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam memberantas praktik pungli.

Pungutan liar atau sering disebut dengan pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau dipungut biaya. Secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Istilah pungli ini juga terdapat dalam kamus bahasa China. Li artinya keuntungan dan Pung artinya persembahan, jadi Pungli diucapkan Pung Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan dan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari korupsi.

Tak bisa dipungkiri bahwa pungli masih banyak terjadi dalam masyarakat kita. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh aparat menjadi kunci utama semakin merajalela-nya pungli di Indonesia. Faktor ekonomi seakan menjadi pembenaran untuk para pelaku agar dapat dengan leluasa menjalankan perbuatan tersebut.

Pelaku pungli bisa dari mana saja, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Kantor Pelayanan Masyarakat dan lain-lain yang pada dasarnya adalah tempat-tempat terjadinya kontak fisik antara pemangku kepentingan dengan penyedia jasa/layanan. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah dan segan ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat, ketidakjelasan prosedur pelayanan dan persyaratan serta tidak terpenuhinya janji layanan menjadi trigger semakin maraknya praktek kejahatan tersebut.

Masih segar dalam ingatan kita kasus dwelling time atau lama waktu bongkar muat kontainer di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Itu merupakan salah satu praktik pungli skala besar yang berhasil terbongkar oleh aparat kepolisian. Lamanya waktu dwelling time dan masalah administrasi yang berbelit-belit membuat pengusaha-pengusaha menjadi resah. Timbul-lah simbiosis mutualisme antara para oknum pejabat pelabuhan dengan pengusaha yang menginginkan waktu dwelling time yang singkat.

Masih banyak Kasus pungli lain yang juga sangat menyita perhatian masyarakat diberbagai sektor layanan publik. Seakan menjadi ladang subur bagi para oknum pemberi layanan yang sering disalahgunakan untuk melakukan pungutan liar.  Dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi muncul-lah calo yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempermudah proses untuk mengakses layanan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2001 tentang Tipikor, pungli termasuk kedalam bentuk korupsi sehingga para pelaku pungli dapat dijerat dengan hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Namun seolah menjadi angin lalu saja, hukuman penjara tidak membuat para oknum pelaku menjadi takut. Mereka berdalih uang pungli adalah uang administrasi, uang jasa, uang terimakasih dll. Hal ini seolah menjadi budaya pada setiap tempat pelayanan publik.

Hal-hal yang dapat memicu timbulnya pungli seperti SOP pelayanan yang rumit, berbelit dan menyita waktu harus dievaluasi secara komprehensif. Pengawasan yang ketat terhadap tempat-tempat pelayanan publik yang berpotensi terjadi pungli mutlak dilakukan. Pungli saat ini barangkali bisa dihilangkan berkat komitmen presiden dan ada struktur yang dibentuk untuk mengawasi, namun untuk jangka panjang apabila tidak dibenahi struktur organisasi, proses bisnis dan Sumber Daya Manusia dari pemberi layanan bisa jadi pungli nya hilang tetapi masyarakat yang di layani menjadi tertekan karena untuk mengakses layanan publik syarat atau prosedur yang harus dilalui sangat memberatkan dan sulit untuk dipenuhi baik dari sisi biaya ataupun waktu yang di perlukan oleh masyarakat penerima layanan. Untuk dapat berjalan dengan baik pemberantasan pungli ada beberapa hal yang dapat dilakukan perbaikan melalui antara lain ada 3 (tiga) pilar utama yaitu :

  1. Pilar Organisasi

Yaitu dengan penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas yang saling berkaitan, penghapusan tugas yang tumpang tindih dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta modernisasi kantor layanan yang memberikan cerminan pelayanan kepada masyarakat (one stop service).

  1. Pilar Proses Bisnis

Yaitu dengan pembenahan Sistem Operasinal Prosedur (SOP)  dengan menciptakan SOP yang ringkas dan menampilkannya diruang pelayanan agar terbaca oleh masyarakat, norma waktu yang lebih singkat dan pasti, simplifikasi syarat, pemenuhan janji layanan dengan dideklarasikan kepada stakeholder, pembaharuan pelayanan menjadi “by system” yaitu semua pelayanan dilakukan dengan software/aplikasi untuk mencegah kesalahan dan kecurangan sehingga semua layanan ter record oleh system serta menerapkan “whistleblowing system” dimana setiap individu baik pegawai dan yang dilayani dapat melaporkan tindakan kejahatan yang ditemukannya kepada pimpinan atau unit berwenang terkait kepatuhan internal.

  1. Pilar SDM

Pola recruitment SDM yang transparan, peningkatan disiplin pegawai, menyusun kode etik, penataan sumber daya manusia dan penerapan reward and punishment secara konsisten, penetapan hard competency (penguasaan aturan) dan soft competency ( mental yang baik ) serta budaya layanan seperti salam, senyum, sapa.

Dengan dibenahi nya 3 pilar diatas, diharapkan dapat terwujud pelayanan yang prima dan profesional. Akan tetapi semua ini harus didukung komitmen mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan kantor pelayanan dan di tiap lini  untuk dapat melaksanakannya secara berkesinambungan. Di hari anti korupsi dunia ini, marilah kita maknai dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam setiap aktifitas pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat penerima layanan dapat lebih kritis memberikan masukan dan mendukung dengan mengikuti prosedur yang di tetapkan.

Penulis,

Ismed saputra - ASN Kanwil DJPb Prop. Gorontalo

Berita Terbaru

Index Berita