Meningkatkan Peran Pemda Melalui SIKP Dalam Mewujudkan Sistem Informasi Terintegrasi Untuk Pemberdayaan UMKM

INDONESIASATU.CO.ID:

Data memiliki fungsi yang sangat strategis. Karena data akan menjadi dasar untuk membuat suatu perencanaan dan bahan pertimbangan suatu organisasi dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan. Selain itu, data dapat digunakan sebagai dasar evaluasi suatu kegiatan.

Kehadiran sistem informasi kredit program (SIKP) menjawab hasil temuan BPK yaitu ketidaktepatan sasaran pemerintah dalam penyaluran kredit progam. Dimana saat itu belum terbangun data pelaku UMKM yang akurat. Oleh karena itu dengan munculnya SIKP bisa menyajikan basis data para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam wilayah tertentu untuk mendapat fasilitas pembiayaan KUR.

Terbangunnya SIKP oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) ini dapat memperbaiki skema dan pengelolaan kredit program di Indonesia, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kunci utama SIKP ini adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jadi tidak mungkin menimbulkan duplikasi penerima kredit program. Karena ketika direkam NIK yang sama, maka secara system akan tertolak. Nama pelaku UMKM boleh sama tetapi NIK tidak boleh sama. Demikian kelebihan dari SIKP ini.

Kelebihan lain dari SIKP yaitu berbasis single database yang terintegrasi dengan para pihak. Tujuannya untuk mendukung keakuratan data pelaku UMKM dalam menyuplai penyaluran kredit program pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan SIKP tersebut akan memudahkan monitoring, evaluasi dan penilaian ketepatan sasaran penyaluran KUR di daerah.

Di antara para pihak pengguna SIKP yaitu Kanwil DJPb, Pemda dan Penyalur. Fitur dalam SIKP tersebut disesuaikan dengan level penggunanya dan peranan dari masing-masing. Untuk level pemda digunakan untuk melakukan perekaman calon debitur dan monitoring penyaluran KUR di wilayahnya. Selain itu, pemda bisa melihat data debitur by name by address di wilayahnya masing-masing. Bahkan dapat memanfaatkan laporan yang disajikan oleh SIKP sebagai bahan pengambilan keputusan.

Kegiatan awal SIKP dimulai dari perekaman data calon debitur oleh pemda ke dalam SIKP. Karena pemilik data para pelaku UMKM berada pada instansi teknis pemda. Data tersebut tersebar di instansi teknis masing-masing. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan transportasi, dan lainnya. Para pelaku UMKM yang akan direkam tersebut merupakan calon debitur potensial yang memerlukan fasilitas akses pembiyaan KUR.

Perekaman data calon debitur potensial tersebut oleh pemda ini, menjadi kewajiban dari pemda. Kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dan Surat Edaran Mendagri nomor 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat.

Pihak pengguna SIKP selain oleh pemda, tentunya adalah penyalur KUR. Dari data calon debitur yang diunggah oleh pemda tersebut nantinya akan digunakan oleh bank penyalur. Dengan demikian data pelaku UMKM terkumpul semua pada SIKP. Seperti memancing ikan dalam kolam, bank penyalur akan menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi calon debitur yang layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan KUR. Tentunya melalui proses verifikasi yang ada pada penyalur.

Demikian seyogyanya penyaluran KUR berjalan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dimana penyaluran KUR oleh penyalur mengacu pada basis data pada SIKP. Namun hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing penyalur.

Keadaan yang terjadi di lapangan yaitu para pelaku UMKM mendatangi penyalur untuk mengajukan akses pembiayaan. Selanjutnya penyalur akan menyalurkan KUR kepada pelaku UMKM sesuai dengan hasil verifikasi penyalur. Namun hal ini belum sepenuhnya menggunakan data pada SIKP untuk menyalurkan KUR.

Dari hasil survei oleh Tim Kanwil DJPb Gorontalo di bumi serambi Madinah menunjukan dukungan pemanfaatan SIKP oleh pemda masih rendah. Padahal hak akses SIKP yang tak berbayar ini memberi banyak manfaat bagi pengguna. Survey tersebut dilakukan ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program KUR. Selain itu, untuk mengetahui dukungan Pemda terkait penggunaan SIKP dalam mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya masing-masing.

Dari laporan yang dihasilkan oleh SIKP saat ini, menunjukkan bahwa penyaluran KUR di lingkup Bumi Serambi Madinah dari tahun 2015 selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Sektor penyaluran KUR yang terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Disusul dengan sektor pertanian. Sedangkan berdasarkan wilayahnya, penyaluran KUR yang terbesar adalah Kabupaten Gorontalo.  Dan apabila dilihat dari skema penyaluran KUR, yang terbesar adalah skema Mikro. Dimana BRI sebagai penyalurnya yang terbesar.

 Sebagai Pelengkap KUR, sejak 2017 terdapat skema baru yaitu Ultra Mikro (UMi) dengan maksimal pembiayaan Rp10 juta dan akumulasi angsuran sebanyak 48 bulan. Realisasi UMi tahun 2018 sebesar Rp1,3 miliar, mengalami peningkatan dibanding 2017  baik secara akad penyaluran maupun jumlah debitur.

Hasil laporan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi Pemda untuk memantau pelaksanaan kredit program di wilayahnya. Selain itu memberikan data riil bagi Pemda untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir data-data tersebut digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan bagi Pemda khususnya terkait pemberdayaan UMKM.

Keberhasilan SIKP ini sangat diperlukan peran aktif dari beberapa pihak. Dari pemda, diperlukan dukungan dalam perekaman semua calon debitur potensial yang akan mendapatkan pembiayaan fasilitas KUR ke dalam SIKP. Selanjutnya pemda dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan fasilitas KUR. Pembinaan tersebut berupa pendampingan dan monitoring atas kredit yang diterima. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha debitur. Selain itu, pembinaan ini dilakukan agar tidak terjadi penunggakan angsuran pada debitur.

Dari SIKP tersebut dapat dilihat debitur yang sudah mendapat fasilitas KUR dan yang belum. Bagi debitur yang belum berhasil mengakses fasilitas KUR, agar menjadi perhatian pembinaan juga. Untuk itu, pembinaan yang dilakukan oleh pemda kepada calon debitur tersebut bisa diarahkan pada akses pembiayaan dengan fasilitas UMi. Apabila masih terdapat calon debitur yang belum berhasil mengakses fasilitas KUR dan UMi, maka inilah diperlukan strategi dari pemda, misal dengan memberikan bantuan permodalan dari pemda.

Peran aktif demi keberhasilan SIKP, selain pemda adalah penyalur KUR (Perbankan). Dalam menyalurkan KUR, agar benar-benar mengacu pada basis data pada SIKP yang telah diunggah oleh pemda. Dengan demikian penyalur KUR telah memenuhi ketentuan dari permenko di atas.

Akhirnya melalui penggunaan aplikasi SIKP, pemda dapat berperan lebih dalam meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan UMKM di wilayahnya masing-masing.

 

Penulis,

Juanda, ASN Kanwil DJPB Gorontalo

 

  • Whatsapp

Index Berita