Meneguhkan Kembali Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara

INDONESIASATU.CO.ID:

Aku minta kepadamu sekalian, untuk betul-betul menganjurkan hal Pancasila ini kepada segenap rakyat agar supaya selamatlah negara kita ini”. Demikianlah pesan penutup yang disampaikan Presiden Sukarno pada sambutan Pertemuan Gerakan Pembela Pancasila tanggal 17 Juni 1954 di Istana Negara. Bung Karno sendiri selalu menyatakan bahwa Pancasila bukan buatan beliau, tetapi digali dari Bumi Nusantara dan dikristalisasikan dari nilai-nilai yang sudah mentradisi dalam perjalanan panjang Bangsa Indonesa. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila telah menjadi watak dasar dan keseharian Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonseia (NKRI) berdiri. Karakter dasar yang berupa nilai religiositas, tenggang rasa, humanitas, persatuan/nasionalisme, dan gotong-royong masih mudah dijumpai dan mengakar kuat dalam tradisi keseharian masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut yang kemudian disepakati oleh para founding fathers dalam merumuskan Dasar Negara Pancasila.

Catatan historis mengemukakan bahwa pencapaian kesepakatan Dasar Negara Pancasila melalui pembahasan panjang pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) usulan-usulan rumusan dasar negara belum disepakati, sehingga kemudian dibentuk panitia kecil perumus dasar negara yang disebut dengan Panitia Sembilan. Dinamika pembahasan dalam Panitia Sembilan inilah yang kemudian juga menggambarkan tekad, kearifan, sinergi, ketegaran, dan sikap visioner dari para pendiri negara dalam mewujudkan cita-cita mendirikan NKRI yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Panitia sembilan dianggap sebagai representasi golongan-golongan nasionalis dan religius, sekaligus mewakili unsur kebhinekaan Bangsa Indonesia. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Moh. Hatta, AA. Maramis, Abikoessno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wachid Hasjim, Moh. Yamin. Keterwakilan seluruh golongan dalam komposisi tersebut tercermin dari background organisasi masing-masing tokoh. Panitia sembilan inilah yang berhasil mencapai kesepakatan rumusan Dasar Negara Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanannya, Pancasila sebagai dasar negara telah beberapa kali mengalami ancaman dan gangguan dari berbagai ideologi yang berseberangan. Namun, ancaman dan gangguan tersebut telah terbukti dapat ditangkal seiring dengan kesadaran masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Di era sekarang, Pancasila masih tetap menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dalam menopang pilar kebangsaan NKRI. Dalam rutinitas, Pancasila paling tidak masih dibacakan dalam setiap upacara bendera di sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintah. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, ancaman dan tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks. Sehingga diperlukan kembali penguatan nilai-nilai Pancasila di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ikhtiar untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dimulai dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sejak tahun 2016.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila

Tentunya penetapan simbolis hari lahir Pancasila belumlah cukup tanpa diiringi dengan kesadaran dan tekad seluruh elemen bangsa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Kesadaran ini dapat dirintis dengan menghayati kembali makna sila-sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merefleksikan sisi religiositas Bangsa Indonesia. Negara menjamin kebebasan hak warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, terkandung kewajiban membangun toleransi antar pemeluk agama, terutama dalam menjalankan ibadah, sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Oleh karenanya dalam keseharian, ketika kita tekun menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, dengan sendirinya kita telah mengamalkan sebagian dari nilai-nilai sila pertama. Namun, langkah tersebut juga harus dibarengi dengan bagian yang lain dalam wujud sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan.

Berikutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menggambarkan sisi universalitas/humanisme Bangsa Indonesia. Nilai dasar yang terkandung dalam sila ini yaitu menegaskan hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Negara menjunjung tinggi harkat dan martabat warga negara, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya. Sikap utama yang harus dikedepankan dalam mewujudkan prinsip universalisme ini adalah tenggang rasa, tepa selira, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai ini sekaligus sebagai wujud kesadaran Bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Berbagai sikap dalam keseharian kita tentunya merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya kepedulian kita terhadap korban bencana, kebersamaan dalam berinteraksi sosial, serta sikap mengutamakan kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya, sila Persatuan Indonesia, menegaskan nasionalisme Bangsa Indonesia. Kesadaran religiositas dan universalisme perlu dibungkus dengan semangat kebangsaan. Nilai ini perlu dikedepankan ditengah kebhinekaan sehingga semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat kebangsaan ini dilandasi rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa serta tumbuhnya rasa senasib dan sepenanggungan dalam mewujudkan cita-cita luhur. Nilai religiositas, universalisme, dan nasionalisme yang terkandung dalam ketiga sila pertama sejatinya muncul dari rasa persaudaraan. Dalam istilah islam ketiga nilai tersebut diungkapkan dengan ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah. Dalam membangun rumah besar NKRI rasa persaudaraan yang dibungkus dengan semangat kebangsaan dalam wujud ukhuwah wathaniyah perlu diprioritaskan. Upaya nyata dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan di tengah keberagaman dalam bingkai semboyan kebangsaan Bhineka Tunggal Ika. Sejarah masa lampau menunjukkan bahwa semboyan Bhineka Tunggal Ika yang termuat dalam Kitab Sutasoma telah mampu menggugah semangat kebangsaan dalam membangun kejayaan kerajaan Majapahit.

Sementara itu, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan refleksi dari prinsip demokrasi sebagai jalan pengambilan keputusan bersama. Musyawarah mufakat yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan merupakan langkah prioritas dalam pengambilan keputusan bersama. Perkembangan demokrasi kita saat ini menunjukkan progres yang baik meskipun masih disertai dengan riak-riak kecil. Struktur kelembagaan penegakan demokrasi telah diperkuat melalui penajaman fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam ketatanegaraan. Proses demokrasi direfleksikan mulai dari penunjukan para pemeran legislatif dan eksekutif melalui pemilu/pemilukada sampai dengan perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Sebagai pamungkas, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merefleksikan cita-cita luhur mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ruang lingkup keadilan sosial mencakup seluruh aspek kehidupan warga negara, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kegotong-royongan merupakan motor utama menuju terciptanya keadilan sosial. Dalam bidang ekonomi disepakati bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ancaman dan tantangan terhadap eksistensi Pancasila

Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara akan selalu menghadapi berbagai varian ancaman dan tantangan. Dalam berbagai sendi kehidupan nilai-nilai Pancasila seakan semakin luntur, yang ditunjukkan dengan semakin maraknya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dimulai dari rongrongan korupsi yang telah menjadi penyakit kronis serta menggerogoti nilai-nilai Pancasila. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dalam kurun 2004-2015, KPK telah menjerat sejumlah 23 menteri dan kepala lembaga, 87 legislator, 15 gubernur, 49 bupati/wali kota, serta 120 pejabat eselon I, II, dan III. Jumlah kasus signifikan tersebut tentunya menggambarkan betapa masifnya praktik korupsi di Indonesia. Korupsi sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki kompleksitas dampak negatif di segala aspek kehidupan.

Ancaman lain muncul dari paham-paham radikalisme yang berkembang. Selain bahaya laten komunisme dan liberalisme, terdapat pula ideologi radikal yang dibungkus dengan agama. Bahkan segelintir pihak mencoba membenturkan Pancasila dengan agama. Nilai-nilai Pancasila dikondisikan seolah-olah bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kondisi ini tentunya patut disayangkan karena Pancasila sendiri mengandung nilai religiositas yang menempatkan agama sebagai pondasi pertama dalam menegakkan pilar kebangsaan NKRI. Di samping itu, peristiwa-peristiwa radikalisme yang terjadi dalam wujud teror pengeboman selama dua dasawarsa terakhir sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Bangsa Indonesia.

Pada bagian lain, tantangan serius muncul dari proses penyempurnaan kelembagaan demokrasi di negeri ini. Biaya demokrasi yang mahal melalui serangkaian pemilu dan pemilukada, belum diimbangi dengan dampak optimal dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain itu pula, proses demokrasi sering kali meninggalkan limbah-limbah pekat yang berwujud dalam sikap perseteruan berkepanjangan, ujaran kebencian, dan gap antar kelompok yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya kearifan dalam menyampaikan pendapat di muka umum terutama di era yang serba digital. Masyarakat kita belum menyadari batasan-batasan dan cenderung berlebihan dalam mengungkapkan persepsi di media sosial yang kemudian memperkeruh suasana dan kontra produktif bagi keberlangsungan even utama yaitu pembangunan nasional.

Tantangan berikutnya yaitu pada kebijakan ekonomi yang dibangun untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita masih terjebak dalam sistem kapitalisme yang sedang menguasai perekonomian global. Namun demikian, pakar-pakar ekonomi tetap optimis menggelorakan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk merumuskan setiap kebijakan ekonomi dalam bingkai ekonomi kerakyatan. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat selalu menjadi titik tolak kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Sementara kebutuhan dasar warga negara menjadi prioritas utama yang diwujudkan melalui porsi anggaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Komitmen tersebut dirangkum dalam kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif.

Pada akhirnya, dibutuhkan kesadaran bersama dari seluruh elemen Bangsa dalam meneguhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila di seluruh bidang kehidupan. Komitmen ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan memukul balik setiap ancaman yang berusaha menegasikan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya internalisasi dapat kita terapkan mulai dari lingkungan-lingkungan kecil di sekitar kita melalui langkah-langkah sederhana, seperti budaya saling menghormati dan menghargai, kepedulian sosial, rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menjaga integritas. Langkah-langkah sederhana tersebut akan menjamin eksistensi nilai-nilai Pancasila sebagai kunci utama keberlanjutan dan kejayaan NKRI. “Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi. Salam Indonesia Raya.”   

Penulis,  

Dwi Purwohartono
ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita