Kinerja Penyaluran, Penyerapan dan Penggunaan DAK Fisik Tahun 2017 Di Gorontalo

Wartagorontalo.com ; Gorontalo - Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2017 di lingkup se Provinsi Gorontalo sebesar Rp731,36 Miliar atau 92,85 persen dari jumlah dana yang dialokasikan untuk DAK Fisik di Gorontalo sebesar Rp787,68 miliar. Persentase penyaluran tersebut boleh dibilang cukup bagus namun sayang menyisakan dana yang cukup besar sebesar Rp56,32 miliar. Sisa ini sangat berarti bagi daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan kata lain uang yang seharusnya berputar di Gorontalo malah menjadi kembali ke pemerintah pusat. Demikian realisasi penyaluran DAK Fisik dari Kas Negara kepada Pemda menurut hasil pemantauan oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut, penyerapan dana tersebut kepada pihak ketiga telah direalisasikan sebesar Rp686,76 miliar. Atau sebesar 93,90 persen dari jumlah uang yang ada di Kas Daerah sebesar Rp731,36 miliar. Ini pun boleh dikatakan penyerapan yang cukup baik karena berada di atas 90 persen. Namun masih terdapat sisa di Kas Daerah yang cukup besar yaitu Rp44,61 miliar yang tidak digunakan. Dana tersebut seharusnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat pada tahun 2017 tersebut. Namun masih nangkring di Kas Daerah Pemda.

Gambaran di atas sangat jelas bahwa terdapat sisa dana yang cukup besar. Baik sisa yang tidak bisa dimanfaatkan pemda dari Kas Negara maupun sisa di Kas Daerah yang tidak bisa terwujud untuk pembangunan di daerah. Tentunya ini menjadi Pekerjaan Rumah Pemda agar di tahun 2018 kinerja penyaluran dan penyerapan DAK Fisik menjadi lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya.

Adanya keterlambatan payung hukum penyaluran DAK Fisik di Tahun 2017, dimungkinkan bisa menjadi kendala bagi Pemda dalam ruang gerak kegiatan penyaluran DAK Fisik. Ditengarai ini sebagai masa transisi di tahun 2017. Di sisi yang lain, masih terdapat beberapa kendala bagi pemda dalam penyaluran DAK Fisik. Pertama, adanya keterlambatan dalam penyampaian data kontrak ke KPPN. Walaupun penyampaian data kontrak yang diperpanjang dari tanggal 21 Juli 2017 menjadi tanggal 31 Agustus 2017, namun masih saja ada yang terlambat dalam menyampaikan data kontrak. Keterlambatan tersebut disebabkan dari proses lelang yang belum selesai dari SKPD teknis terkait.

Kendala kedua, ditemukan gagal salur DAK Fisik pada beberapa pemda sehingga pembangunan tidak berjalan. Gagal salur DAK Fisik ini terjadi pada bidang Pariwisata dan Bidang Irigasi. Penyebab gagal salur ini karena kurangnya kesiapan kapasitas sumber daya manusia dari pemda tersebut dalam menerima DAK Fisik. Selain itu, waktu penyelesaian pekerjaannya sudah menjelang akhir tahun. Hal ini menjadi sulit untuk direalisasikan penyalurannya mengingat keterbatasan waktu.

Kendala berikutnya ditengarai kurang optimalnya koordinasi antara pengelola keuangan daerah dengan SKPD teknis terkait. Kondisi yang terjadi pada penyaluran DAK Fisik di KPPN yaitu SKPD teknis dan rekanan atau pihak ketiga mendatangi KPPN. Kedatangan tersebut untuk menanyakan proses pencairan tagihan ataupun konsultasi. Seharusnya SKPD teknis melakukan kordinasi dengan pengelola keuangan daerah. Dan di pihak lain yaitu rekanan atau pihak ketiga seharusnya melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait. Demikian secara normatifnya yang seharusnya dijalankan.  

DAK Fisik itu sendiri merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN. Dana ini dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi dengan DAK Fisik daerah sangat terbantu dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar public. Selain itu dengan DAK Fisik ini dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Pernyalurannya dilakukan dari Pemerintah Pusat (Kas Umum Negara) ke Pemerintah Daerah (Kas Umum Daerah) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dari realisasi DAK Fisik kepada pemda tersebut di atas, penyalurannya terbagi kepada empat macam DAK Fisik. Pertama, untuk DAK Fisik Bertahap, realisasinya mencapai Rp652,25 miliar (89,18 persen). Dikatakan bertahap, karena dana ini disalurkan sacara bertahap (4 tahap). Tahapan tersebut dilaksanakan secara triwulanan dengan besaran 30 persen (Tahap I), 25 persen (Tahap II), 25 persen (Tahap III) dan yang terakhir (Tahap IV) adalah sebesar sisanya sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyaluran setiap tahapnya dibutuhkan beberapa persyaratan dokumen yang harus dilampirkan.

Kedua, untuk Tambahan DAK Fisik Penyelesaian Tahun 2016, realisasinya sebesar Rp66,31 miliar (9,07 persen). Tambahan DAK Fisik ini digunakan untuk menyelesaikan pembayaran atas kegiatan DAK Fisik TA 2016 yang output nya telah tercapai 100 persen. Namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah. Penyalurannya baru dilaksanakan di triwulan IV tahun 2017.

Ketiga, untuk DAK Fisik Tambahan Tahun 2017 terserap sebesar Rp7,5 miliar (1,03 persen). Tambahan DAK Fisik ini digunakan untuk percepatan infrastruktur publik daerah bidang jalan dan bidang irigasi.

Dan yang terakhir disalurkan untuk DAK Fisik Sekaligus hanya mencapai Rp5,3 miliar (0,72 persen). Penyaluran DAK Fisik Sekaligus ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Pusat. Besarannya sebesar nilai kebutuhan sesuai daftar kontrak kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada KPPN. Dan pembayarannya juga ditansfer secara sekaligus.

Dari empat macam DAK Fisik tersebut, nampak jelas bahwa penyaluran DAK Fisik Bertahap menjadi dominan penyaluran DAK Fisik di Gorontalo. Nah, adapun DAK Fisik Bertahap itu sendiri disalurkan untuk tiga Jenis DAK Fisik, yaitu Jenis Penugasan, Reguler dan Afirmasi. Rincian realisasi penyaluran dari tiga jenis DAK Fisik  Bertahap tersebut sebagai berikut:

Pertama, DAK Fisik Jenis Penugasan dengan realisasi sebesar Rp396,78 miliar (60,83 persen) dari total realisasi DAK Fisik bertahap. Jenis DAK ini diarahkan untuk mendanai bidang infrastruktur dana sarana/prasarana tertentu. Khususnya terkait dengan penyediaan konektivitas nasional, penyediaan sumber air baku dan sumber energi, serta penyediaan  sumber  daya  manusia  terampil. Tujuannya untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, pariwisata dankegiatan ekonomis strategis lainnya yang menjadi prioritas nasional. Kategori ini terdiri dari 8 (delapan) bidang, yaitu Pendidikan SMK, Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama), Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, Irigasi, dan Energi Skala Kecil dan Menengah.

Kedua, DAK Jenis Reguler, realisasinya sebesar Rp242,11 miliar (37,12 persen). DAK ini diarahkan untuk mendanai bidang/subbidang yang ditetapkan setiap tahun sesuai kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Terdapat tujuh bidang dalam kategori DAK Reguler, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Sentra Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata.

Dan yang terakhir disalurkan untuk DAK jenis Afirmasi, realisasinya sebesar Rp13,36 miliar (2,05 persen). DAK ini diarahkan untuk mendanai percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Terdapat 3 (tiga) bidang dalam kategori ini, yaitu Perumahan dan Permukiman, Transportasi, dan Kesehatan. Demikian realisasi penyaluran DAK Fisik Bertahap terjadi di Gorontalo.

Penyaluran DAK Fisik itu sendiri disalurkan kepada pemda berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output. Gambaran proses penyalurannya berawal dari pemda melaporkan kepada KPPN melalui Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara). Dari OMSPAN itu, KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik melakukan verifikasi dokumen yang di unggah oleh pemda. Dari hasil verifikasinya, KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara dapat mencairkan dananya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemda. Dari RKUD inilah Pemda menyalurkan ke Rekening Pihak Ke-III (vendor) yang tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu.

Dari realisasi penyaluran DAK Fisik diatas, telah digunakan untuk 15 bidang. Bidang tersebut yaitu Pendidikan, Kesehatan dan KB, Pertanian, Sentra Industri Kecil Menengah, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan. Bidang lainnya adalah  Perumahan dan Permukiman, Jalan, Pasar, Irigasi, Kesehatan (RS Rujukan), Air Minum, Sanitasi, Pendidikan SMK dan Transportasi. Realisasi penyaluran terbesar yaitu pada Bidang Jalan sebesar Rp210,43 miliar (32,02 persen). Sedangkan realisasi penyaluran terkecil yaitu pada Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4,07 miliar (0,62 persen).

Penyaluran DAK Fisik selama Tahun 2017 oleh KPPN baik di Gorontalo maupun Marisa telah mampu menyalurkan dana DAK Fisik secara lancar ke rekening Pemerintah Daerah. Adapun penyaluran di Tahun 2018, mengalami perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik Bertahap. Dari yang semula empat tahap, kini menjadi tiga tahap. Tahap pertama disalurkan sebesar 25 persen. Penyalurannya paling cepat Februari dan paling lambat 21 Juli. Adapun dokumen yang menjadi persyaratan yaitu Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang untuk tahun anggaran sebelumnya. Kemudian adanya rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian teknis terkait. Dan yang terakhir, daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang.

Untuk tahap kedua, disalurkan sebesar 45 persen dari alokasi DAK Fisik. Penyalurannya paling cepat April dan paling lambat 21 Oktober. Adapun dokumen yang menjadi persyaratan berupa Laporan Realisasi Penyerapan Dana minimal 75 persen dari dana yang diterima di Kas Daerah. Selain itu, adanya capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan Tahap Pertama.

Dan tahap terakhir sebesar sisa perhitungan. Penyalurannya paling cepat September dan paling lambat 15 Desember. Adapun dokumen yang menjadi persyaratan berupa Laporan Realisasi Penyerapan Dana. Penyerapannya minimal telah mencapai 90 persen dari dana yang diterima di Kas Daerah. Persyaratan berikutnya yaitu capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap kedua minimal tercapai 70 persen. Dan syarat terakhir berupa laporan yang memuat nilai Rencana Kegiatan kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

Dari pelaksanaan penyaluran DAK Fisik selama tahun 2017 di atas, dapat diusulkan beberapa hal sebagai bahan perbaikan penyaluran DAK Fisik di Tahun 2018.  Pertama, sesegera mungkin untuk melakukan proses lelang.  Karena proses lelang ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Disamping itu untuk mengatasi dimungkinkannya lelang ulang. Setelah itu segera menyampaikan daftar kontrak kegiatan dengan mengunggah ke aplikasi OMSPAN. Hal ini karena sebagai persyaratan penyaluran untuk tahap pertama.

Selain itu, perlu melakukan perencanaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara matang. Sehingga dengan perencanaan ini dapat memaksimalkan alokasi yang ada. Tujuan akhirnya yaitu dana yang dikirim oleh pusat dapat tersalur semuanya ke Kas Daerah. Begitu juga dari Kas Daerah terserap semuanya kepada masyarakat. Yang akhirnya tidak ada uang yang mengendap di Kas Daerah. Dan pembangunan di daerah dapat terwujud dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain jangan sampai terlambat menyampaikan dokumen persyaratan. Karena bila telat, akan berdampak pada tidak disalurkannya dana DAK Fisik untuk tahap berikutnya.

Yang terakhir, sebagai wujud sinergi pembangunan di daerah tercinta, perlu adanya pembentukan tim. Tim ini dilaksanakan secara terpadu pada tingkat provinsi. Koordinasi dilakukan secara intens antara Pengelola Keuangan Daerah dengan SKPD teknis terkait. Sebagai contoh pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan secara triwulanan. Hal ini bertujuan agar penyaluran DAK Fisik dapat berjalan dengan lancar.

Penulis,

Juanda - Kepala Seksi PPA II C, Kanwil DJPb Prov. Gorontalo

Index Berita