Ikhtiar Mengikis Kemiskinan Di Gorontalo

INDONESIASATU.CO.ID:

Kemiskinan Gorontalo masih nongkrong pada angka 17,14% (Data BPS per September 2017). Kemiskinan seolah tanpa henti menjadi bahan pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya. Pun usaha dari berbagai pihak untuk mengubah nasib rakyat kecil tidak henti-hentinya terus diupayakan demi memerangi kemiskinan, namun begitulah faktanya kemiskinan masih menggelayuti negeri Serambi Madinah ini. Kemiskinan memang tidak mudah untuk diselesaikan. Banyak dimensi dan variabel yang mempengaruhi sehingga kadang kala pembuat kebijakan kebingungan dari mana harus memulainya. Ada dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan berbagai macam dimensi lain yang saling berhubungan sehingga terkadang mengaburkan definisi kemiskinan. Namun yang pasti secara ekonomi, BPS sendiri mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan kriteria pengeluran per orang per hari. Secara sederhananya, miskin itu tidak memiliki cukup uang untuk hal-hal dasar yang orang butuhkan untuk hidup secara layak (Stevenson, 2010).

Setali tiga uang, Pemerintah Pusat pun telah menempuh langkah-langkah yang tidak main-main. Sasaran pembangunan bidang ekonomi yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 sangat ambisius yaitu tingkat kemiskinan tahun 2018 sebesar 8,5%-9,5% dan tahun 2019 sebesar 7,0%-8,0%. Jika menilik tahun 2019 merupakan tahun politik target tersebut menjadi wajar adanya, karena pemerintah berniat mengerek kinerja ekonomi yang notabene selama ini banyak disorot, agar dapat menunjukkan rapor biru dan mampu mengangkat kinerja pemerintah secara umum. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena bermodalkan kinerja penurunan angka kemiskinan di tahun 2017 yang jempolan. BPS mencatat tahun 2017 terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir dimana selama setahun berkurang 1,18 juta jiwa, padahal tahun-tahun sebelumnya hanya menunjuk angka 500.000an jiwa.

Angka-angka yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di atas menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah di Gorontalo. Jika pemerintah pusat berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam rentang 1-2% per tahun maka deviasi persentase kemiskinan Gorontalo dengan rata-rata nasional akan semakin membesar. Dengan angka yang sekarang saja, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo tidak kurang dari 7% di bawah angka rata-rata nasional. Artinya Pemerintah Daerah selaku lokomotif aktivitas ekonomi harus kerja ekstra effort dengan cara cerdas untuk mendongkrak agar deviasi persentase tingkat kemiskinan tersebut tidak semakin membengkak.

Menilik pada kinerja pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak terlalu buruk karena Provinsi Gorontalo mampu mencapai angka pertumbuhan yang lumayan, di atas angka 6%. Namun celakanya, pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Oleh karenanya, catatan prestasi gemilang pertumbuhan ekonomi selama 6 tahun terakhir, seolah-olah semu karena belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Catatan mengkilap perekonomian Gorontalo yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata nasional, rupanya belum dapat mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat bawah. Selama ini pertumbuhan ekonomi banyak ditopang dari sektor konsumsi dan belanja pemerintah karena aktivitas dari sektor lain belum berjalan optimal. Kenyataan ini membuat seolah-olah beban pengentasan kemiskinan harus dipikul sendiri oleh Pemerintah.

Postur anggaran pada Pemda juga belum ramah terhadap pengentasan kemiskinan. Mayoritas Pemda masih belum dapat menyusun postur anggaran yang ideal. Banyak belanja tidak langsung yang kurang produktif sehingga dampak yang dirasakan masyarakat tidak signifikan. Indikator Kesehatan Keuangan APBD lingkup Gorontalo menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja baru menyentuh angka 17%, dengan angka terendah 12% dan tertinggi 25%. Jika ditelisik lebih jauh, bahkan dari belanja modal tersebut belum banyak menyasar proyek-proyek infrastruktur yang strategis karena sebagian masih berkutat pada penyediaan fasilitas aparatur (belanja modal aparatur). Akibatnya kurang berdampak terhadap kemiskinan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan banyak terjadi di desa-desa. Pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena rata-rata penghasilan mereka di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 sebesar Rp2.206.610,00. Alokasi pengeluaran mereka pun tidak sedikit yang tersedot untuk biaya kesehatan. Pemerintah belum mampu menyediakan akses kesehatan yang terjangkau secara luas, akibatnya angka harapan hidup provinsi Gorontalo masih berada di bawah rata-rata nasional.

Permasalahan kemiskinan di perkotaan sama peliknya dengan pedesaan. Kesulitan penyediaan fasilitas perumahan dan fasilitas umum menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Penghasilan mereka tidak cukup digunakan untuk membeli rumah yang layak huni. Harga tanah di perkotaan yang melambung tinggi, serta sulitnya mendapat kredit rumah menjadi penghambat cita-cita mereka untuk memiliki rumah. Ditambah lagi dengan ketersediaan fasilitas dasar seperti akses air bersih dan sanitasi yang belum memadai. Bahkan data BPS menunjukkan akses sanitasi di Gorontalo hanya 36%, jauh ketinggalan dari daerah lain di Indonesia yang sudah banyak mencapai 100%.

Tingkat kemiskinan di Gorontalo juga bisa diurai dari sudut pandang lain. Dari sisi suply tenaga kerja ternyata kualitasnya belum menggembirakan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat permodalan. Rata-rata pendidikan di Gorontalo masih pada tataran SMP, sehingga tenaga kerja cenderung pada pekerjaan informal. Hal tersebut diperparah dengan akses modal usaha yang terbatas sehingga masyarakat tidak dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Sedangkan dari sisi sisi demand tenaga kerja, kenyataan yang dihadapi adalah jumlah lapangan kerja yang terbatas. Belanja pemerintah belum banyak menyerap tenaga kerja, di sisi lain tidak banyak industri manufaktur yang menanamkan modalnya di Gorontalo.

Lantas Bagaimana Mengatasi Kemiskinan?

Pemerintah menjadi kunci dalam pemecahan masalah ini. Pemerintah harus hadir berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Dalam jangka pendek, Pemerintah Gorontalo harus membuat postur anggaran yang Pro Poor, Pro Growth dan Pro Job. Terdengar klise? Iya, memang demikian karena anggaran harus diarahkan untuk sektor-sektor produktif seperti: pembangunan infrastruktur padat karya yang mampu menyedot banyak tenaga kerja. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan harus bahu membahu dengan pihak lain, tetapi minimal pemerintah juga harus menjadi katalisator agar sektor usaha lain dapat ikut tumbuh. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi, namun harus berbasis investasi. Investasi yang berbasiskan komoditas untuk ekspor yang ekspansif jauh lebih baik, tetapi jika tidak bisa, minimal dapat memenuhi kebutuhan lokal dan daerah sekitar. Kegiatan investasi akan mampu menyedot tenaga kerja dalam jumlah yang besar, apalagi investasi dalam bentuk perusahaan manufaktur dengan nilai tambah yang besar.

Strategi penanganan jangka panjang juga harus dikerjakan. Tanpa hal tersebut kemiskinan struktural tidak dapat diatasi dan kebijakan pemerintah hanya terkesan musiman. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus berkombinasi dan bersinergi antar sektor untuk saling menguatkan. Pemerintah dapat menempuh beberapa alternatif kebijakan. Pertama alokasi pendidikan sebesar 20% harus dipenuhi dan diarahkan untuk pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi akan menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap kerja dalam jangka pendek. Kedua, penyediaan pelayanan kesehatan yang murah, dan menjangkau lapisan masyarakat pedesaan. Ketiga, penyediaan infrastruktur dasar dengan bantuan langsung untuk membantu masyarakat miskin, melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Keempat penguatan infrastruktur desa untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Dana desa yang semakin besar jumlahnya bisa menjadi solusi bagi pembiayaan penguatan infrastruktur pedesaan dan permodalan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Kelima, melibatkan peran serta swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudahan izin berinvestasi dan pemberian fasilitas infrastruktur pendukung harus segera dilakukan.

Akhir kata, semua orang tidak mau dan tidak suka miskin. Kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Sebagai makluk sosial, apalagi di bulan Ramadhan ini, menjadi tugas kita pula untuk bahu membahu, berbagi demi membantu saudara-saudara kita yang belum beruntung. SELAMAT BERPUASA.

 

Wakhid Susilo

Kepala Seksi Analisis, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita