Dana Desa sebagai Instrumen Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif

INDONESIASATU.CO.ID:

Kebijakan fiskal di Indonesia dirancang untuk mencapai pertumbuhan tinggi (pro growth) yang diiringi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan (pro poor) dan perluasan lapangan pekerjaan (pro job). Semangat pembangunan modern menuntut pula keseimbangan agenda pertumbuhan ekonomi, keadilan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Tantangan yang muncul dalam mewujudkan tujuan fiskal tersebut diantaranya keterbatasan ruang fiskal dan potensi peningkatan kesenjangan masyarakat. Keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah harus jeli membuat prioritas dalam mengalokasikan anggaran yang dituangkan dalam APBN. Di saat bersamaan, peningkatan angka kesenjangan menjadi kendala dalam upaya mencapai pertumbuhan dan pemerataan.

Dalam tataran konseptual, usaha untuk menyelaraskan pertumbuhan dengan pemerataan masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa petumbuhan tidak dapat dicapai bersamaan dengan pemerataan. Kuznet (1955) dan Okun (1975) menyebutkan bahwa terdapat trade off antara pertumbuhan dan pemerataan. Pandangan lain mengungkapkan bahwa pertumbuhan dapat mengurangi ketimpangan melalui penyediaan lapangan pekerjaan, namun juga berpotensi meningkatkan ketimpangan jika distribusi aset tidak merata. Di sisi lain, terdapat pandangan yang optimis bahwa pertumbuhan dan pemerataan dapat dicapai beriringan melalui campur tangan pemerintah yang dikenal dengan teori pertumbuhan inklusif. Hill, Khan, dan Zhuang (2012) mengungkapkan bahwa pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dalam mencapai pertumbuhan iklusif, Pemerintah memiliki peran sentral melalui kebijakan fiskal yang mampu menyingkirkan hambatan pertumbuhan, serta mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Bertolak dari konsep pertumbuhan inklusif tersebut, pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya melalui Program Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Setidaknya terdapat lima tujuan dana desa, yaitu (i) meningkatkan pelayanan publik di desa; (ii) mengentaskan kemiskinan; (iii) memajukan perekonomian desa; (iv) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan (v) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan tersebut tentunya selaras dengan konsep pertumbuhan inklusif yang mensyaratkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam proses pertumbuhan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak digulirkan tahun 2015, porsi dana desa selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 total telah dialokasikan dana desa sebesar Rp187,68 triliun untuk 74.958 desa. Dalam perjalanannya pun terus dilakukan penyempurnaan formula alokasi dengan lebih berfokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Realisasi program menunjukkan bahwa gelontoran dana tersebut telah menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa 95.200 km jalan desa; 914 km jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit draenase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu, dan 1.338 unit embung. Yang lebih penting lagi adalah dalam prosesnya, pembangunan yang dibiayai dengan dana desa tersebut bersifat swakelola dengan mengandalkan tenaga kerja, bahan baku, dan potensi lokal.

Sementara itu, di tingkat regional Provinsi Gorontalo, data yang tercatat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo menunjukkan alokasi dana desa sepanjang tahun 2015 – 2018 mencapai Rp1,63 triliun untuk 657 desa. Pada tahun 2015, disalurkan sebesar Rp179,96 miliar, tahun 2016 sebesar Rp403,68 miliar, tahun 2017 sebesar Rp513,96 miliar, dan untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp537,04 miliar. Dana tersebut tentunya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi desa dengan mengedepankan kontribusi dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi di wilayah regional Gorontalo.

Untuk mewujudkan misi tersebut tentunya tidak semudah seperti membalikkan kedua belah tangan. Diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa. Pada titik ini, peran Pemerintah Desa sangatlah penting sebagai pemain kunci dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Peran utama tersebut dikarenakan pada dasarnya dana desa merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Selain itu, prinsip penggunaan dana desa diarahkan untuk mewujudkan kemandirian desa. Oleh karena itu, diperlukan daya inovasi dan kreativitas dari Pemerintah Desa dalam menyelaraskan prinsip penggunaan dana desa dengan potensi ekonomi desa.

Potensi ekonomi setiap desa menjadi faktor utama dalam efektivitas penggunaan dana desa. Jika kita lihat, sebagian besar wilayah pedesaan di Provinsi Gorontalo mengandalkan basis ekonominya di sektor pertanian dan perikanan. Kondisi ini dipertegas pula dengan data pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Gorontalo dalam tiga tahun terakhir, di mana sektor pertanian merupakan kontributor tertinggi. Selain itu, terdapat pula beberapa spot desa-desa wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan untuk menggenjot pendapatan desa. Pemetaan potensi ekonomi akan membantu perumusan kebutuhan prioritas penggunaan dana desa. Bagi desa yang bebasis pertanian dan perikanan, tentunya dapat mengarahkan penggunaan dana desa untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan. Dana desa dapat diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti saluran irigasi, lumbung desa, pasar desa, tambatan perahu, pasar ikan, dan sebagainya. Sementara bagi desa yang berbasis pariwisata dapat memprioritaskan dana desa untuk mengembangkan wisata di wilayahnya, misalnya akses jalan/jembatan masuk, draenase, sambungan air bersih, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pada bagian inilah Pemerintah Desa yang didukung dengan partisipasi masyarakat harus jeli menetapkan kebutuhan prioritas penggunaan dana desa dari tahun ke tahun. Dengan demikian penggunaan dana desa sesuai dengan prinsip dan tujuannya terutama dalam meningkatkan kapasitas ekonomi wilayah yang berkelanjutan menuju kemandirian desa. Dalam skup yang lebih luas, kebijakan penggunaan dana desa tentunya perlu diarahkan untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah di atasnya. Sebagai contoh Provinsi Gorontalo telah ditetapkan sebagai lumbung jagung nasional, sehingga desa yang berbasis pertanian dapat mengarahkan dana desa untuk melengkapi infrastruktur guna mendukung kebijakan tersebut.

Selanjutnya, tahapan penting lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas dana desa adalah pemantauan dan pengawasan. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemantauan dan pengawasan juga merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan dana desa. Pemantauan dan pengawasan ini melibatkan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang, serta melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Dalam menunjang sistem pengawasan yang efektif pula, diberlakukan mekanisme sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Wujud sanksi tersebut diantaranya berupa penundaan penyaluran dana desa dan pemotongan dana desa. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan perlu memahami peran masing-masing dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik, sehingga semakin banyak kisah-kisah sukses dana desa dari berbagai penjuru negeri ini.

Pada akhirnya, peningkatan kapasitas ekonomi pedesaan dengan dana desa perlu dioptimalkan melalui program dan kegiatan yang produktif sehingga dapat memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Selain itu, tata kelola dana desa yang baik perlu dikedepankan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa. Muara dari berbagai ikhtiar tersebut tentunya untuk mendukung perwujudan visi pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif yang direfleksikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Dwi Purwohartono

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita