Bangun Industri Atasi Kemiskinan Gorontalo

INDONESIASATU.CO.ID:

Gorontalo - Provinsi Gorontalo mencatat prestasi gemilang. Enam tahun berturut-turut, sejak 2011 hingga 2016 angka pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 7%. Angka ini lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulut dan capaian nasional. Namun, catatan gemilang ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Dalam periode yang sama, angka kemiskinan Gorontalo berada di puncak yakni rata-rata mendekati 18%, jauh dengan capaian Provinsi Sulut dan nasional. Tulisan ini mencoba mengulas peluang industrialisasi di Gorontalo untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Teori ekonomi klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output dari faktor produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga meningkat dipengaruhi oleh meningkatnya upah yang diterima. Upah yang diterima rumah tangga mencerminkan adanya penghasilan yang diterima masyarakat dan ini akan menekan angka pengangguran. Pengangguran yang tinggi mengakibatkan kemiskinan yang tinggi.

Guna melakukan analisis atas fenomena di atas, Penulis merujuk data yang terdapat pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo. Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang bertugas dalam pembinaan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya. Dengan tugasnya tersebut, Kanwil DJPb berperan sebagai representasi/perwakilan Menteri Keuangan di daerah. Salah satu tugas pembinaan pelaksanaan anggaran adalah melakukan moitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan menyusun hasil kajiannya berupa Kajian Fiskal Regional (KFR).

Kondisi Realitas Keuangan

Data KFR Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo sangat tergantung pada faktor belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Belanja pemerintah dimaksud adalah kucuran dana APBN, yang meliputi meliputi belanja gaji PNS, belanja operasional kantor, belanja infrastruktur dan bantuan sosial pemerintah. Tahun 2017 tercatat dana APBN di Gorontalo mencapai 5,34 trilyun rupiah. Sampai dengan akhir triwulan III, tingkat realisasinya baru mencapai 61.49%.

Dana yang cair akan mendorong timbulnya pergerakan ekonomi masyarakat. Apabila gaji PNS terbayar, maka duitnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bayar sekolah, belanja pakaian, bayar transportasi, beli kendaraan maupun bertamasya. Uang yang beredar pada rumah tangga akan bergulir ke pasar-pasar, toko, sekolah, angkot, bentor, dan lain-lain sehingga roda ekonomi bergerak. Hal ini berlaku pula pada belanja operasional kantor maupun belanja infrastruktur. Kebutuhan alat tulis kantor, supplies, belanja BBM kendaraan operasional kantor, terselenggaranya kegiatan kantor membutuhkan makan, minum, bahan-bahan dan lain-lain yang membutuhkan belanja ke toko maupun lainnya.

Sayangnya, kucuran dana APBN ini hanya terkonsentrasi di perkotaan. Lokasi perkantoran dan pusat-pusat perekonomian tumbuh hanya berada di wilayah perkotaan. Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo diuntungkan dengan banyaknya kantor-kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD)  maupun instansi vertikal berlokasi di wilayah administratifnya. Selain itu sepanjang sudut kota bisa dilihat menjamurnya toko-toko retail, restoran, cafe, hotel dan pusat-pusat perbelanjaan baik yang modern maupun tradisional bertebaran. Kantong-kantong ekonomi ini tumbuh pesat dan terus bergeliat. Kehadiran mereka ‘menggoda’ konsumsi masyarakat. Inilah yang mendukung asumsi bahwa perekonomian Gorontalo hanya ditopang belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat saja.

Mayoritas penduduk Gorontalo tinggal di pedesaan. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan adalah sektor andalan yang masih dikuasai sebagian besar penduduknya. Belum banyak aktifitas perekonomian bergerak pada sektor-sektor tersebut, selain produksi bahan mentah. Aktifitas ekonomi masing sangat sepi. Pasar, warung, toko, usaha bidang jasa, tempat perbelanjaan masih sangat jarang. Kucuran APBN pada sektor-sektor dimaksud juga masih terbatas.  Banyak hal yang belum tergarap, sehingga pengangguran masih terbuka lebar Inilah yang mengindikasikan kegiatan ekonomi belum bergeliat dan tingginya pengangguran di desa. Pengangguran yang masih tinggi mencerminkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Menyadari kondisi demikian, Wagub Gorontalo Idris Rahim meminta realisasi APBN harus segera dipacu. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Sekdaprov Gorontalo, Winarni Monoarfa mengakui ketergantungan ekonomi Gorontalo terhadap anggaran pemerintah masih sangat tinggi. Untuk itu diperlukan percepatan realisasi anggaran dengan kualitas belanja yang tinggi. Bila perlu, Pemprov Gorontalo harus lebih mengarahkan belanja APBD pada masing-masing kabupaten/kota sebesar 70% untuk difokuskan pada program pengentasan kemiskinan. Hal ini telah dipraktikkan di Provinsi Sulut dan terbukti cukup berhasil mengentaskan kemiskinan warganya. 

Membangun Industri

Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan membangun industri. Tumbuhnya industri diyakini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pajak, dan menggerakkan sektor riil lainnya. Sektor transportasi, jasa, perumahan, perdagangan dengan sendirinya akan tumbuh di sekitar lokasi industri didirikan. Hal ini tentu akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat, pengangguran dapat dikurangi, kemiskinan akan makin berkurang.

Industri dimaksud tentunya adalah industri yang berbasis kekuatan lokal dan mampu meningkatkan nilai tambah bahan mentahnya. Gorontalo cocok untuk dikembangkan industri berbasis hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Gorontalo terkenal dengan produksi jagungnya yang melimpah. Sehingga sangat masuk akal apabila dibangun pabrik pengolahan jagung baik untuk industri makanan maupun pakan ternak. Kita tahu, bahwa peluang dan potensi peternakan Indonesia sangat besar. Sementara selama ini kita sadar bahwa peternakan di Indonesia sangat tergantung pada impor pakan ternak. Peluang yang besar ini, kenapa hal ini tidak dikembangkan di Gorontalo?

Hal senada juga berlaku untuk industri pengolahan ikan. Gorontalo memiliki keunggulan pada hasil tangkapan ikan laut yang melimpah. Perlu dipikirkan secepatnya bagaimana bisa mendirikan industri pengolahan ikan, seperti sarden, sambal, terasi maupun abon ikan. Karena selain menaikkan nilai jual produk ikan tersebut juga akan menjaga konsistensi harga ikan dalam jangka panjang. Hal jamak terjadi ketika produk ikan tangkapan melimpah, harga ikan anjlok. Lahirnya industri pengolahan ikan, tentu akan meningkatkan nilai ekspor Gorontalo.

Selain itu Gorontalo juga kaya akan hasil perkebunan dan kehutanan. Kelapa, pisang, jeruk, mangga adalah komoditi yang banyak kita jumpai di Gorontalo. Misalnya kelapa bisa dipikirkan berdirinya pabrik pengolahan selain kopra. Hasil olahan kelapa juga bisa untuk bahan makanan maupun kosmetik. Kelapa, kayunya juga bernilai ekonomi tinggi, misal untuk bahan bangunan maupun karya seni. Selain itu, sampah kelapa berupa sabut bisa diolah menjadi produk-produk perabot rumah tangga. Belum lagi tempurung kelapa, apabila diolah menjadi briket arang,  akan menjadi produk yang  unggulan dan bernilai ekonomi tinggi.

Pemerintah Gorontalo harus segera berbenah dengan memperbaiki alokasi belanjanya yang lebih tepat sasaran, meningkatkan layanan birokrasi, mempromosikan produk lokal dan mempermudah tumbuhnya investasi. Tidak bisa hanya berpangku tangan mengandalkan kucuran APBN. Menciptakan industri berbasis kekuatan lokal akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan mengurangi tingkat pengangguran sehingga kemiskinan dapat ditekan.***.

Penulis

Herry Santoso - ASN Kanwil DJPB Prop.Gorontalo

Berita Terbaru

Index Berita