Angkat Ekonomi Rakyat Kecil Melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Gorontalo

INDONESIASATU.CO.ID:

gorontalo - Pemerintah telah meluncurkan program kredit untuk pengusaha sangat kecil atau yang disebut kredit Ultra Mikro (UMi). Dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), kredit ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Guna lebih mengenalkan program tersebut kepada masyarakat luas, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Aula Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo (30/11). Tujuannya adalah mengenalkan skema pembiayaan UMi untuk mengangkat ekonomi rakyat kecil kepada stakeholder terutama kepada Pemda sehingga Pemerintah Daerah bisa sharing pembiayaan dengan Pemerintah Pusat.
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa stakeholders diantaranya Pemda yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan Bagian Ekonomi Setda lingkup Provinsi Gorontalo. Turut hadir juga Bank Indonesia, OJK Perwakulan Manado, Deputi PT Pegadaian dan PNM serta KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa. Selaku nara sumber adalah Tunas Agung Jiwabrata, S.E.,M.A sebagai Kepala Subdit Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Jakarta. Narasumber yang lain yaitu Tony Andriyanto selaku Direktur Kerjasama Pembiayaan dan Pendanaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dan selaku moderator acara tersebut adalah B. Didik Ariwibawa, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Ismed Saputra, selaku Kepala Kanwil DJPB menyampaikan betapa pentingnya penggunaan SIKP oleh Pemda untuk mendukung program pemberdayaan UMKM. Dengan begitu bisa dilihat pelaku usaha yang sudah menjadi debitur dan masih sebagai calon debitur. Dan yang tak kalah pentingnya, pemda bisa melakukan pembinaan di wilayahnya terhadap para pelaku usaha. Oleh karena itu, diharapkan Pemda lebih aktif untuk mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya masing-masing ke dalam aplikasi SIKP tersebut. 
Tunas Agung menjelaskan bahwa pembiayaan UMi merupakan program pemerintah untuk menjangkau rakyat yang tidak tercover oleh program KUR. Pengusaha dengan skala ultra mikro, sering kali tidak masuk dalam kriteria debitur yang layak di mata bank (unbankable) lantaran agunan yang diajukan tidak sesuai dengan risiko yang harus ditanggung. 
Dalam sesi dialog, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, sangat tertarik dalam sharing pendanaan dengan PIP. Untuk mewujudkan ketertarikannya, Pemkab Bone Bolango telah mengalokasikan dana dalam APBD TA 2018 melalui akun pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp. 1,5 Miliar untuk kerjasama dengan PIP terkait penyaluran UMi di wilayah Bone Bolango. Harapannya adalah akan memuculkan pelaku UMKM baru dan mengurangi angka kemiskinan di Bone Bolango.
Respon tersebut disambut baik oleh Direktur PIP, dan akan ditindaklanjuti. Tony berharap modal PIP bisa dikumpulkan dari seluruh Pemda sehingga akan meringankan beban APBN.  
Sebagai institusi pengelola APBN, Ditjen Perbendaharaan sangat concern dengan efektifitas penggunaan APBN. Oleh karenanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagai kantor vertikal mendapatkan tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit UMi. 
 

 

Index Berita