Analisis Belanja Pemerintah untuk Penghematan APBN

Wartagorontalo.com; Gorontalo - Tak terasa, kini kita sudah memasuki akhir bulan Maret. APBN 2018 tiga bulan berlalu. Semua program kegiatan pemerintah di 2018 telah ditetapkan dan dianggarkan. Kita berharap APBN benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi dengan tegas mengingatkan agar hati-hati dalam membelanjakan dana APBN. Belanja operasional yang kurang perlu dipangkas, diganti belanja lain yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Bagaimana cara mengendalikan belanja APBN, termasuk di Gorontalo?

Untuk melakukan pengendalian belanja APBN, langkah yang ditempuh adalah melakukan reviu atau analisis belanja pemerintah (ABP) atau spending review. ABP adalah analisis belanja yang meliputi reviu atas alokasi, perbandingan (benchmarking), deviasi kebutuhan, dan einmaligh. Kenapa perlu dilakukan analisis belanja pemerintah? Bukankah anggaran yang ditetapkan sudah melalui perencanaan, penganggaran, dan pembahasan yang cukup panjang? Bukankah anggaran disusun berdasarkan usulan dari satker terbawah berjenjang ke instansi atasnya? Bukankah alokasi anggaran juga atas dasar persetujuan DPR? Adakah yang salah dalam penganggaran kita?

Tidak ada yang salah dengan mekanisme penganggaran di Indonesia. Pagu anggaran ditetapkan dari atas (K/L pusat) top down dan kebutuhan riil disesuaikan dengan keadaan di bawah (satker) bottom up. Usulan ini diajukan dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan dengan tambahan kenaikan (inflasi) sekitar 5%-10%. Pengusulan yang diajukan tentu saja mengacu pada ceteris paribus (keadaan normal). Namun, APBN kita sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi baik yang terjadi pada level global, regional, dan maupun domestik. Perkembangan global seperti kenaikan The Fed Fund Rate (FFR), kebijakan perdagangan AS dibawah pemerintahan baru (Donald Trump), dan keberlanjutan rebalancing ekonomi Tiongkok. Perkembangan regional contohnya seperti dinamika perkembangan ekonomi pasca diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Sedangkan perkembangan perekonomian domestik dimaksud adalah upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi melalui peningkatan kinerja ekspor dan impor dan peningkatan konsumsi dan investasi.

APBN memiliki fungsi sebagai alokasi, distribusi, stabilisasi dan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Secara ideal realisasi APBN ditargetkan tercapai output pada triwulan I, tercapai outcome pada triwulan II dan III, dan tercapai impact pada triwulan IV setiap tahunnya. Output (keluaran) adalah barang/jasa yang dihasilkan dari realisasi anggaran yang merupakan representasi terealisasinya kegiatan pemerintah. Outcome (hasil) adalah manfaat belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan yang harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin. Impact adalah dampak dari belanja negara pada APBN yang harus dicapai dicapai sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun bersangkutan.

Pentingnya ABP

Analisis belanja pemerintah menjadi penting karena di satu sisi negara kita dihadapkan pada tersendatnya penerimaan negara. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh dinamika pada sektor swasta/privat (perdagangan). Apabila swasta/privat mengalami masa sulit (stagnan) dipastikan penerimaan pajak juga terganggu (tax shortfall). Pada saat ekonomi masyarakat tidak tumbuh dan apalagi berkembang, dipastikan tidak ada potensi pajak yang dapat dipungut sehingga penerimaan negara tertekan.

Di sisi lain pemerintah juga tengah dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, meskipun alokasi APBN dari tahun ke tahun terus meningkat. Postur APBN 2018 menunjukkan penerimaan negara sebesar Rp1.894,7 trilyun atau meningkat Rp158,6 trilyun dari Rp1.736,1 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan belanja negara APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 trilyun atau meningkat Rp121,8 trilyun dari Rp2.098,9 trilyun pada tahun 2017. Alokasi belanja negara terbagi atas belanja K/L sebesar Rp847,4 trilyun, belanja non K/L atau BUN sebesar Rp607,1 trilyun dan transfer ke daerah dana desa sebesar Rp766,2 trilyun. Alokasi belanja K/L sebesar Rp847,4 trilyun inipun sudah dipatok sesuai mandat Undang-Undang (mandatory spending) sebanyak 20% persen untuk sektor pendidikan dan 5% untuk sektor kesehatan. Sehingga untuk dapat mengoptimalkan dana yang ada bisa produktif dan menyentuh langsung pada masyarakat, pemerintah harus bisa menyisir alokasi belanja mana yang dinilai tidak efisien atau kurang prioritas kemudian dialihkan pada belanja yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan melakukan analisis belanja pemerintah sejak tahun 2013 hingga saat ini. Ada empat pendekatan yang digunakan dalam melakukan ABP, yaitu reviu alokasi, benchmarking, deviasi kebutuhan, dan einmaligh. Dalam melakukan analisis belanja pemerintah tersebut digunakan metodologi yang merupakan buah kerjasama dengan civitas akademik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), FEB Universitas Indonesia, dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). DJPb juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Badan Kajian Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan untuk memperkuat pelaksanaan ABP. ABP dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb untuk satker (K/L) pusat dan tidak berlokasi tidak di daerah dan Kanwil DJPb seluruh Indonesia untuk satker di lingkup wilayahnya. Dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melakukan ABP untuk dana APBN yang dialokasikan di Gorontalo yang berjumlah sebesar Rp3,4 trilyun pada tahun 2013, Rp3,8 trilyun pada tahun 2014, Rp5,2 trilyun pada tahun 2015, Rp4,3 trilyun pada tahun 2016, Rp5,51 trilyun pada tahun 2017, dan Rp5,57 trilyun pada tahun 2018. ABP dilakukan pada bulan Januari hingga awal Februari setiap tahunnya. Tujuan ABP adalah penghematan atau pemotongan anggaran yang dinilai tidak perlu. 

Hasil ABP

Reviu alokasi adalah identifikasi kelebihan alokasi atas ketidaksesuaian anggaran di Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dengan norma yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan (SBM). SBM adalah patokan standar pagu tertinggi belanja kegiatan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SBM ditetapkan setiap tahun dan disusun berdasarkan survei yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan memperhatikan harga pasar. SBM mengatur antaralain: honor pengelola keuangan APBN, honorarium pekerja di instansi pemerintah, besaran uang harian pejabat/PNS apabila melakukan perjalanan dinas di luar kantor, tarif penginapan hotel, tarif transportasi darat, tiket pesawat hingga tarif makan kecil (kudapan) dan makan dalam acara rapat dinas dan lain-lain. Menurut catatan DJPb, melalui reviu alokasi telah membukukan angka penghematan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp42,5 trilyun pada tahun 2013, Rp8,4 trilyun pada tahun 2014 sebesar, Rp3,8 trilyun pada tahun 2015, Rp2,9 trilyun pada tahun 2016, dan Rp2 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan hasil reviu alokasi pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tercatat sebesar Rp4,85 milyar pada tahun 2016, Rp11,79 milyar pada tahun 2017, dan Rp5,03 milyar pada tahun 2018.

Benchmarking adalah mengukur kemampuan unit dalam mengelola input (masukan) dalam menghasilkan output, kemudian diperbandingkan dengan unit lain yang sejenis. Benchmarking dilakukan dengan prinsip Data Envelopement Analysis (DEA) melalui pengelompokan (clustering) unit-unit belanja pemerintah dengan karakteristik yang sama. Unit yang menghasilkan output sesuai target dengan realisasi terendah dianggap unit yang paling efisien (terbaik). Unit tersebut dijadikan contoh/standar (benchmark) unit lain. Pengolahan data benchmarking menggunakan Aplikasi STATA. Menurut catatan DJPb, melalui reviu benchmarking menunjukkan angka sebesar Rp8,1 trilyun pada tahun 2013, Rp10,2 trilyun pada tahun 2014, Rp3 trilyun pada tahun 2015, Rp0,9 pada tahun 2016, dan Rp1,5 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan hasil reviu benchmarking pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tercatat sebesar Rp9,12 milyar pada tahun 2016 dan Rp8,61 milyar pada tahun 2017. 

Deviasi Kebutuhan adalah mengukur kebutuhan riil belanja operasional sesuai kebutuhan dan mengidentifikasi potensi saving. Langkah yang dilakukan adalah menghitung rata-rata optimal tingkat kebutuhan penggunaan belanja barang operasional dalam setiap terminnya (bulanan) dengan periode optimalnya. Perbedaan (deviasi) antara kebutuhan bulanan rata-rata optimal adalah nilai inefisiensi pada satker yang bersangkutan. Menurut catatan DJPb, melalui reviu deviasi kebutuhan teridentifikasi angka potensi saving sebesar Rp1,9 trilyun pada tahun 2015, Rp5,7 trilyun pada tahun 2016, dan Rp5 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan hasil reviu deviasi kebutuhan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tercatat sebesar Rp44,33 milyar pada tahun 2015, Rp11,33 milyar pada tahun 2016, Rp9,84 milyar pada tahun 2017 dan Rp12,15 milyar pada tahun 2018. 

Einmaligh adalah pemetaan program/kegiatan yang tidak berulang karena sifatnya hanya sekali dan tidak boleh terulang pada tahun berikutnya. Langkah yang dilakukan adalah melakukan penelusuran atas alokasi RKA-K/L DIPA satker dengan mengidentifikasi alokasi kegiatan/dana mana yang cenderung bersifat einmaligh. Contoh einmaligh adalah penyusunan master plan, penyusunan renstra 5 tahunan (menengah), pembangunan gedung non multi years, pemasangan AC sentral, pembangunan sistem/aplikasi dan lain-lain. Reviu einmalig bersifat preventif, karena dapat mencegah terjadinya inefisiensi di masa datang sehingga dapat direlokasi untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Menurut catatan DJPb, reviu einmaligh membukukan catatan penghematan sebesar Rp18,5 trilyun pada tahun 2013, Rp8,3 trilyun pada tahun 2014, Rp4,7 trilyun pada tahun 2015, Rp12,3 trilyun pada tahun 2016, dan Rp3,6 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan hasil reviu einmaligh pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tercatat sebesar Rp249 juta pada tahun 2016 dan sebesar Rp39,55 milyar pada tahun 2018. 

Terjadinya penurunan besaran angka dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan hasil ABP berdampak pada perbaikan dalam penyusunan RKA-K/L dan potensi penghematan APBN semakin terbentuk. ABP cukup efektif dalam mengendalikan belanja APBN. DIPA satker pada awal tahun masih terdapat potensi inefisiensi. Untuk itu pemerintah harus merespon secepatnya. Saatnya pemerintah semakin berhati-hati menggunakan APBN, agar kesejahteraan masyarakat yang didambakan segera terwujud. Semoga. ***   

Penulis

Heri Santoso, ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Gorontalo

Index Berita