Amankan Pilkada Serentak dan Tahapan Pilpres 2019, Kanwil DJPb Gorontalo Adakan FGD

INDONESIASATU.CO.ID:

Gorontalo - (25/1) Focus Group Discussion  Pelaksanaan Anggaran dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 berlangsung di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh stake holder, sebagai peserta adalah KPU Provinsi, KPU Kab./Kota se-Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo beserta jajaranya seperti Rorena, Roops, Rosarpras, Bidkeu, Ditintelkam, Ditreskrimum serta seluruh Polres Se-Polda Gorontalo. Acara dimulai Pukul 09.00 WITA di Aula Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tersebut diawali dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra.
Dalam sambutannya, Ismed, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan acara FGD adalah untuk mendukung penuh kelancaran tahapan - tahapan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 dari sisi pelaksanaan anggaran. “ Sebenarnya tahapan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 sudah dimulai dari tahun 2017 kemarin, dan tahun ini adalah pelaksanaan Pilkada. Tentu saja kegiatan dan aktifitas pihak terkait akan semakin meningkat. Dengan acara ini, diharapkan pemahaman pengelola keuangan di KPU dan Bawaslu semakin bagus, tahapan Pilkada 2018 berjalan lancar tanpa ada kendala pelaksanaan dari sisi anggaran,” demikian sambutannya ketika membuka acara tersebut. 
Selanjutnya FGD dimulai dengan pemaparan singkat terkait tata cara pembayaran APBN seperti pengelolaan UP/TUP, Rencana Penarikan Dana (RPD), dan mekanisme pengelolaan Hibah oleh Kabid PPA I, Ahmad Heryawan. Pemaparan disambung secara singkat oleh Kasi PPA I-B Hery Kuswanto terkait update Mekanisme Revisi DIPA, dan update peraturan RPD oleh Muh. Lutfi, Kasi MSKI KPPN Gorontalo. 
Dalam FGD tersebut satker KPU Provinsi Gorontalo, KPU Gorontalo Utara, dan Bawaslu menyampaikan kondisi internal mereka dalam tahapan Pilkada yang sudah mulai saat ini. Mereka menginginkan adanya kebijakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yang memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran. Alasannya adalah penyesuaian atas dinamika kegiatan yang sangat cepat di lingkup KPU saat ini. “ Kami mohon kiranya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat memberikan fleksibilitas keuangan bagi kami, karena perubahan tahapan Pemilu dari KPU Pusat sangat cepat dan kami harus menyesuaikan dengan kondisi kami di daerah. Nah situasi tersebut kadang sulit bagi kami ” papar salah seorang pejabat KPU Provinsi Gorontalo dalam FGD tersebut. 
Untuk mengakomodir hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo akan merespon dengan menindaklanjutinya sesuai koridor peraturan yang berlaku dan batas kewenangan yang dimiliki. “ Kami pasti akan melayani para mitra kerja, sesuai kewenangan kami " jelas Ahmad Heryawan. Untuk permasalah diluar kewenangan Kanwil DJPB akan diteruskan ke kantor pusat DJPb untuk mendapatkan solusi secepatnya. FGD berjalan cukup hangat, terbukti dengan banyaknya pertanyaan dan cerita kondisi internal satker yang disampaikan. Bahkan ada pula apresiasi atas pelayanan KPPN Gorontalo dalam pemberian Tambahan Uang Persediaan oleh  peserta dari KPU Gorontalo Utara. 

 

Berita Terbaru

Index Berita