“Padat Karya Tunai” Dalam Pembangunan Desa

INDONESIASATU.CO.ID:

Masih ingat dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT? Program ini bertujuan membantu masyarakat tak mampu akibat kebijakan kenaikan harga BBM.  Pada masa itu ada istilah "memberi ikan", "memberi kail", dan "memberi jala" kepada masyarakat.  Istilah yang pertama merujuk pada bantuan langsung, sedangkan memberi kail identik dengan padat karya, masyarakat dilibatkan aktif untuk diberikan pekerjaan dengan imbalan uang dari pemerintah. Sedangkan istilah memberi jala melekat pada bantuan program pembiayaan usaha.

Program pemerintah lainnya yang pro poor adalah penggunaan dana desa yang dilaksanakan dengan mekanisme Padat Karya Tunai “Cash For Work” pada tahun 2018.  Munculnya mekanisme Padat Karya Tunai ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka pengangguran, masih tingginya kemiskinan, dan masih tingginya angka balita gizi buruk.  Padat Karya Tunai merupakan proyek padat karya dengan memberikan upah tenaga kerja secara tunai langsung baik harian maupun mingguan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.  Dengan prinsip ini, maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tapi justru berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat. 

Dengan Padat Karya Tunai, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa dilakukan secara swakelola, dimana seluruh warga desa terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek yang didanai oleh Dana Desa dan yang bekerja mendapatkan upah.  Selain itu juga menggunakan bahan baku atau material setempat (local content), agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa.  Hal ini dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku, seperti batu, pasir, kayu, bambu dan sebagainya.  Sesuai dengan hal-hal yang melatarbelakangi tersebut, Padat Karya Tunai di desa akan menyasar beberapa elemen masyarakat, yang utama adalah untuk penduduk miskin, pengangguran, kelompok setengah penganggur, dan penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.  

Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi Gorontalo, pada periode Februari-Agustus 2017 tingkat pengangguran Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen, yaitu dari 3,65 persen menjadi 4,28 persen.  Sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 17,14 persen atau 200,91 ribu jiwa, jauh di atas tingkat kemiskinan Nasional (10,12 persen).  Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan, yaitu mencapai 89,43 persen.  Untuk itu mekanisme Padat Karya Tunai dalam penggunaan Dana Desa sangat relevan dengan kondisi nyata di Gorontalo.     

Padat Karya Tunai ini harus dilaksanakan seluruh desa di wilayah Provinsi Gorontalo yang jumlahnya mencapai 657 desa dan tersebar dalam lima kabupaten.  Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah desa paling banyak, yaitu 191 desa dan terdapat 10 desa yang termasuk dalam prioritas nasional.  Sedangkan Kabupaten Boalemo memiliki jumlah desa paling sedikit, yaitu 82 desa.  Total Dana Desa tahun 2018 yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi Gorontalo mencapai Rp537,04 miliar.  Rata-rata tiap Desa menerima kucuran dana sebesar Rp817 juta.  Alokasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah Rp513,96 miliar.  Apabila dibandingkan dengan awal adanya Dana Desa pada tahun 2015 yang berjumlah Rp179,96 miliar, maka Dana Desa tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. 

Semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa.  Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja. Pembayaran upah tersebut dilakukan secara harian atau mingguan.  Program padat karya tunai sebesar 30 persen dari Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada peraturan kepala daerah tentang besaran upah tenaga kerja (Hari Orang Kerja/HOK).

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sebanyak tiga tahap dengan persyaratan penyaluran yang diperlonggar.  Penyaluran bertahap ini antara lain ditujukan untuk mengurangi dana idle (menganggur) dan untuk memelihara manajemen kas.  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo dan KPPN Marisa telah berupaya untuk mempercepat penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Provinsi Gorontalo.  Hal ini dibuktikan dengan penyaluran tahap pertama sebesar 20 persen telah tersalur semua pada bulan Januari – Pebruari 2018 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh kabupaten lingkup Provinsi Gorontalo.  Uang yang sudah diterima di RKUD tersebut harus segera disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) agar pelaksanaan pembangunan desa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan lancar. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Daerah dan Desa serta perlu adanya pendampingan oleh instansi teknis yang menangani pemberdayaan desa. 

Untuk mendapatkan penyaluran tahap kedua, Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN berupa realisasi penyaluran Dana Desa dan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun 2017.  Sedangkan persyaratan penyaluran untuk tahap ketiga berupa laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap kedua yang menunjukkan penyaluran dari RKUD ke RKD paling kurang 75 persen serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 75 persen dan capaian output minimal 50 persen.  Penyampaian laporan tersebut ada batas waktunya sehingga tidak boleh terlambat karena berakibat dana tersebut tidak akan disalurkan.  Laporan-laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dana Desa.  Mengingat pelaksanaan Dana Desa saat ini berbasis kinerja, maka selain realisasi keuangan juga harus melaporkan capaian output-nya.  Hal ini untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. 

Penggunaan Dana Desa dengan mekanisme Padat Karya Tunai merupakan salah satu instrument untuk menciptakan lapangan kerja baru.  Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan penghasilan dan dan daya beli masyarakat di perdesaan.  Disisi lain, dengan mekanisme Padat Karya Tunai dapat menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat. Program tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan guna mengoptimalkan sumber daya lokal.   Keberhasilan program Padat Karya Tunai memerlukan komitmen dan kerjasama dari beberapa pihak.  Sinergi dan koordinasi antara KPPN dan Pemerintah Daerah dibutuhkan dalam mengawal penyaluran Dana Desa.  Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat Desa harus berpartisipasi aktif dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Desa dibantu pendamping profesional wajib aktif ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai. Keikutsertaan dan keseriusan semua pihak dalam mengawal dan mengelola Dana Desa akan mewujudkan pencapaian tujuan program mulia ini.  Program “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dapat terwujud.

Penulis
Didik Ariwibawa
ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
  • Whatsapp

Index Berita